Kota Bandung Jadi Daerah Pertama Miliki Komisi Lansia

(foto: dok. Humas Pemkot Bandung)

Dari 27 Kota/ Kabupaten di Jawa Barat (Jabar) Kota Bandung menjadi yang pertama memiliki Komisi Daerah Lanjut Usia (Lansia). Hal tersebut setelah adanya pembentukan resmi para anggota komisi yang nantinya akan fokus menangani para kaum manula khususnya yang berada di Kota Kembang.

Hadirnya, Komisi Daerah Lansia itu pun untuk menyatukan seluruh kekuatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan ruang perhatian seperti kegiatan terhadap lansia. Sehingga keinginan dan harapan hidup para lansia lebih tinggi.

Dalam rilis yang diterima penulis, Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil berharap dengan pengukuhan komisi ini lansia didaerahnya menjadi lebih bahagia dan nyaman tinggal. "Alhamdulillah kota Bandung kota pertama yang melaksanakan rakor dan pengukuhan (komisi lansia) ini," ujar Ridwan di Balai Kota Bandung.

Lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan pembentukan komisi daerah lansia juga sekaligus demi mewujudkan Bandung menjadi Kota Ramah Lansia. Dirinya akan terus melakukan pembenahan untuk merealisikan hal itu.

"Ada beberapa indikator yang harus dibenahi, diantaranya ruang terbuka untuk lansia, transportasi nyaman, perumahan, partisipasi sosial, inklusi keterlibatan sosial, partisipasi sipil dan pekerjaan, serta dukungan layanan kesehatan," tuturnya.

(foto: dok. Humas Pemkot Bandung)

Ketua Komisi Daerah Lansia Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan, pengukuhan sekaligus ini merupakan kegiatan yang luar biasa khususnya sebab mendapatkan amanah mengurus kaum lansia di Kota Bandung.

"Hal ini luar biasa, karena dalam Al Qur'an dan tafsir menjelaskan, satu satunya pesan yang Allah sampaikan kepada umat manusia dalam Al Qur'an adalah agar seluruh umat manusia bersikap memuliakan orang tua," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagai kepedulian terhadap kaum lansia, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan gerakan Bandung Cinta Lansia. Gerakan tersebut terdiri dari program Aku Cinta Lansia dan pembentukan Sahabat Peduli Lansia.

Diibukota Jawa Barat ini pun setiap lansia yang tidak memiliki sanak-saudara akan ditemani oleh relawan untuk melaksanakan aktivitas yang menyenangkan, Mulai dari berolah raga, hingga berjalan-jalan selama seharian penuh. Tercatat, telah ada lebih dari 2.100 relawan yang siap menjalankan program ini.

Padi Organik Antarkan Tuti Bertemu Jokowi di Istana

(foto: Tuti Waryati, warga Kabupaten Bandung yang beruntung bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo/ istimewa)

Tuti Waryati, 64, menjadi salah satu warga Kabupaten Bandung yang beruntung bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara beberapa waktu yang lalu.

Ibu rumah tangga itu terpilih bersama 14 petani lain ditanah air yang meraih Adhikarya Pangan Nusantara 2015 lalu. Tuti sendiri menjadi salah satu yang mendapat penghargaan karena mengembangkan beras merah organik bersama Kelompok Tani Organik Sarinah yang berada di Kecamatan Ciparay.

Saat berbincang dengan penulis, Tuti mengaku sangat takjub bisa bertatap muka dengan orang nomor satu di negeri ini. Bukan hanya itu saja, yang paling mengejutkannya dia ditunjuk langsung maju dan berdialog dengan Jokowi.

"Pak Jokowi bertanya, siapa petani organik waktu itu? Saya lalu mengacungkan tangan. Eh langsung diminta maju kedepan. Awalnya, memang canggung sih tapi ternyata beliau sosok yang ramah dan suka bercanda," ungkapnya.

Tuti bercerita kala itu Jokowi bertanya seputar produksi, dan luas lahan padi organik yang dikembangkannnya bersama kelompok tani yang telah dibentuknya sejak 2009 lalu. Dirinya pun menjelaskan kepada orang nomor satu di negeri itu secara garis besar.

"Saya langsung menjawab pada presiden bahwa produksi padi organik yang kami kembangkan mencapai 107 ton dari luas lahan 13,7 hektare. Jika dirata-ratakan, perhektarenya mencapai 7,5 - 8,5 ton," katanya.

Kepada Presiden, Tuti pun menuturkan jikalau padi organik lebih menguntungkan ketimbang dengan produk padi pada umumnya. Sebab bila dihitung padi biasa hanya memproduksi sekitar 4 ton hingga 5 ton per hektare.

"Akan tetapi menggunakan pola pertanian organik membuat mikro organisme lokal (MOL) buatan kelompoknya, produksi meningkat 100%," ungkapnya.

Selama fokus mengembangkan padi organik Tuti juga telah menyabet berbagai penghargaan baik itu dari Pemerintah Kabupaten Bandung, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan penghargaan dari pemerintah pusat kali ini dirinya juga ikut bangga dan akan tetap konsisten meningkatkan kualitas padinya.

"Karena jujur saja saya tak pernah bermimpi bila jerih payah ini akhirnyabisa menghantarkan bertemu dengan presiden," tuturnya.

Tuti pun bahagia karena presiden memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mengakomodir permintaan para petani demi memaksimalkan produksi padi organik yang dikembangkannya.

"Yang pasti perhatian ppemerintah untuk meningkatkan produksi padi organik kedepannya," ungkap warga Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparay itu.

Hindari Zat Berbahaya Masyarakat Jangan Malu Bertanya

Sebagai konsumen masyarakat diminta cerdas dalam memilih makanan bagi kesehatan. Bila merasa curiga dari makanan yang akan dikonsumsi, disarankan langsung bertanya kepada penjual.

Hal tersebut agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan terutama panganan yang mengandung zat berbahaya.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan serta untuk mengawasi makanan atau jajanan yang dikonsumsinya. Termasuk segera melaporkan jika menemukan maupun melihat adanya praktik dari oknum penjual yang mencampurkan zat berbahaya meski telah dilarang demi meraup untung.

Kepada penulis, Kepala BPOM Bandung, Jawa Barat, Abdul Rochim akan terus melakukan sosialisasi secara berkala agar masyarakat bisa perlahan teredukasi dan lebih pro aktif dalam mengawasi semua makanan yang ada di sekitarnya.

"Karena berdasarkan pantauan kami dilapangan, saat ini masih banyak terjadi pelanggaran (produsen) saat memproduksi panganan sehingga tidak aman di konsumsi. Untuk itu sekarang ayo masyarakat peduli lah," ujar Abdul.

Menurut dia, di awal tahun 2017 ini instansinya sempat menemukan oknum yang mengumpulkan makanan kadaluarsa. Bahkan, sesuai penelusuran oknum (distributor) tersebut nekad menghapus tanggal masa layak konsumsi yang telah tertera dalam makanan sebelum memasarkan.

"Jumlahnya cukup banyak waktu itu kami sita sampai 2 truk besar. Itu (kasus) berada dikawasan Cirebon. Belum lagi, rentetan kasus yang setiap tahun terus terulang seperti peredaran makanan mengandung zat berbahaya yang selalu kami temukan," terang Abdul.

Dalam setiap kegiatan pengujian makanan, Abdul masih menemukan adanya panganan milik para pedagang yang mengandung pewarna berbahaya, formalin, maupun borax.  "Untuk itu, Kami harap konsumen dalam hal ini masyarakat jangan malu bertanya soal makanan yang akan dibeli," ungkap dia.

Abdul menambahkan, instansinya sulit  seandainya harus memetakan atau mendeteksi panganan berbahaya wilayah di Jawa Barat sebelum beredar ke pasaran. Pasalnya, berdasarkan persentase dalam kurun waktu 2 tahun terakhir peredaran makanan berzat berbahaya atau kadaluarsa potensinya sama.

"Ya agak sulit bila mengawasi satu persatu (daerah). Apalagi yang jadi pantauan kami (BPOM) juga kan obat obatan dan kosmetik berbahaya yang harus pula di waspadai masyarakat. Jadi perlu ada peran semua pihak," tandasnya.