29 Daerah Bakal Mereplikasi Aplikasi Milik Kota Bandung

(foto: dok. Humas Pemkot Bandung)

Sebanyak 29 daerah yang tersebar di Jawa Barat (Jabar), Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam waktu dekat akan mereplikasi beberapa layanan aplikasi milik Kota Bandung.

Daerah yang kini dipimpin Ridwan Kamil dan Oded M Danial itu dinilai memiliki beberapa sistem berupa aplikasi yang sejalan dengan tugas KPK. Salah satu diantaranya berfungsi untuk mencegah serta memberantas praktik korupsi.

Usai penandatanganan MoU, Ridwan mengatakan, bila KPK merekomendasikan agar inovasi smart city Kota Bandung bisa direplikasi oleh kota/kabupaten lain di Indonesia.

"KPK telah memberikan apresiasi kepada Kota Bandung. Tugas KPK itu kan tidak hanya di penindakan tetapi juga di pencegahan,” ungkapnya.

Sesusai dengan kesepakatan bersama, lanjut dia, aplikasi yang akan direplikasi oleh 29 daerah antara lain Hayu!, e-Remunerasi Kinerja (e-RK), dan Sabilulungan.

"Untuk, aplikasi Hayu! merupakan media untuk mengajukan perijinan usaha dengan modal di atas Rp500 juta secara online," katanya.

Lelaki yang akrab disapa Emil itu menjelaskan, melalui aplikasi yang tinggal mengunduh calon pengusaha tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk mengurus berbagai perijinan.

"Karena prosesnya bisa dilakukan secara online sehingga bisa mencegah pertemuan," ucapnya.

Emil menambahkan, aplikasi lainnya yaitu e-RK. Aplikasi tersebut adalah perangkat lunak untuk memantau kinerja aparatur pemerintah.

"Dengan aplikasi itu pimpinan SKPD bisa memastikan para ASN bekerja sesuai tugasnya. Kami berhasil punya sistem memastikan orang bekerja efisien," kata dia.

Aplikasi selanjutnya Sabilulungan, lanjut dia, untuk memfasilitasi hibah dan bantuan sosial (bansos). Melalui aplikasi tersebut, pemohon hibah bisa melakukan pengajuan dana sekaligus melacak proses pengajuannya.

"Dengan aplikasi itu (Sabilulungan) proses pemberian dana hibah tentu transparan," jelasnya.

(foto: dok. Humas Pemkot Bandung)

Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengamini adanya rekomendasi agar beberpa kota/kabupaten merujuk konsep smart city seperti yang diterapkan Bandung.

"Tujuannya agar sistem yang selama ini manual dan mengandalkan manusia bisa dialihkan ke teknologi," katanya.

Laode mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung yang bersedia membukakan pintu bagi KPK dan pemerintah kota/kabupaten di Indonesia memiliki sistem yang serupa dengan Bandung. Aplikasi itu juga akan direplikasi KPK untuk kemudian dipakai oleh pemerintah daerah lain.

“Karena kami melihat aplikasi itu bisa mencegah dan memberantas korupsi jika dipergunakan dengan baik,” katanya.